KNPI: Capres-Cawapres Tak Singgung Isu Kepemudaan

 

Jakarta - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyayangkan capres-cawapres yang berkompetisi di Pilpres 2009 tak ada yang secara serius membicarakan isu kepemudaan dan regenerasi kepemimpinan.

"Kami tak melihat adanya pasangan capres-cawapres yang membicarakan pembinaan kepemudaan atau pun alih generasi secara mendalam. Jangan sampai posisi pemuda terabaikan,” ujar Ketua Umum KNPI Ancol, Ahmad Doli Kurnia, dalam rilisnya, Rabu (1/7/2009).

Ahmad Doli menambahkan, DPP KNPI baru saja menggelar Rakernas I di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta. Dalam forum itu, RUU Kepemudaan menjadi salah satu hal yang hangat dibicarakan.

Berdasarkan pembicaraan yang berkembang dalam Rakernas I, KNPI menolak RUU Kepemudaan tersebut. Hal ini dikarenakan secara politik ada kesan pembahasan RUU tersebut tergesa-gesa dan dipaksakan.

"Harusnya dibicarakan dalam dalam waktu yang lebih panjang secara bersama-sama," kata Ahmad Doli.

Dalam draf tersebut, pemuda juga hanya dijadikan sebagai objek pembinaan. Padahal pemuda seharusnya menjadi subjek pembinaan, sedangkan pemerintah bertindak sebagai fasilitator.

Alih generasi

Mengenai regenerasi kepemimpinan di Indonesia, KNPI memiliki rekomendasi tersendiri. Capres – cawapres yang nantinya terpilih diharapkan untuk memberi porsi yang besar bagi tokoh muda di pemerintahan.

"Presiden mendatang harus berani menempatkan 60 persen generasi muda dalam kabinetnya," tantang Doli. Selain dalam kabinet, generasi muda tersebut menurutnya juga harus ditempatkan dalam berbagai lembaga negara lainnya.

Selain mengefektifkan kinerja pemerintahan, hal tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan calon pemimpin baru ke depannya. "Ini salah satu cara untuk memunculkan tokoh-tokoh muda sebagai calon pemimpin. Sehingga di tahun 2014 muncul alternatif. Pemimpin muda, pemimpin baru," jelasnya.

KNPI juga mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia yang sudah berhak agar menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 8 Juli mendatang. Hal ini menurutnya sebagai suatu bentuk tanggung jawab bersama sebagai anak bangsa sehingga jangan sampai terjadi golput.

Begitu juga terhadap capres-cawapres yang sedang melakukan kampanye. Ia mengharapkan semuanya menjadikan pemilu kali ini sebagai pemilu yang sehat. Antara lain dengan menjaga sopan santun berpolitik dan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.

  ( djo / nrl/detik.com ) 

Baca Selengkapnya “KNPI: Capres-Cawapres Tak Singgung Isu Kepemudaan”

DPRD Jatim Menyoal Dana APBD untuk Pilgub

SURABAYA-Penggunaan anggaran dana APBD tahun 2008 yang salah satunya dipakai untuk kepentingan pemilihan gubernur (pilgub) senilai Rp 1 triliun, mendapat sorotan tajam dari kalangan DPRD Jatim. Itulah sebab, dewan akan meminta penjelasan gubernur terhadap pemakaian APBD yang berkekuatan Rp 5 triliun itu.

Salah satu anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jatim, Yusuf Husni mengatakan, kalangan dewan akan meminta pertanggungjawaban gubernur sehubungan dengan pemakaian dana APBD tahun 2008, khususnya dana yang dipergunakan pilgub yang dinilai sekitar Rp 1 triliun. ''Kami (FPG) sudah mendata pos penggunaan dana APBD tersebut,'' cetus Yusuf di Surabaya, akhir pekan lalu (6/6).

Gubernur yang sudah menjabat empat bulan itu, papar Yusuf, nanti pada 15 Mei 2009 akan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) gubernur di hadapan dewan dalam rapat paripurna. ''Ya, dalam acara tersebut kami akan menyoal tentang dana anggaran senilai Rp 1 triliun yang dipergunalan pilgub hingga putaran ketiga,'' jelas Yusuf.

Khusus soal dana pilgub yang terserap itu, kata Yusuf, merupakan dana pilgub terbesar di Indonesia dalam sejarah pelaksanaan pilgub. Untuk tahap pertama saja, papar Yusuf, menelan dana sekitar Rp 500 miliar. ''Dan kalau ditotal dengan putaran kedua dan ketiga, maka jumlah mencapai sekitar Rp 1 triliun. Inilah yang ingin kami pertanyakan ke gubernur,'' tegas Yusuf.

Begitu pula, ujar Yusuf, sehubungan dengan penggunaaan dana untuk pilgub itu sampai sekarang dewan belum menerima laporannya. ''Terus terang kita tidak curiga atas penggunaan uang rakyat tersebut, namun tentunya kita tidak salah kalau mempertanyakan masalah penggunaan dana itu. Hal ini, karena ada bau ketidakberesan dalam penggunaan dana APBD tersebut,'' tandasnya.

Lain FPG lain pula yang akan menjadi agenda Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Jatim dalam rapat LPj Gubernur nanti. FPAN memang berancang-ancang mempertanyakan soal penggunaan dana APBD tahun 2008 yang dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos). dalam catatan FPAN, seperti yang disampaikan salah satu anggota, Basuki Babussalam, dana APBD tahun 2008 untuk bansos yang telah dikucurkan sebesar Rp 800 miliar.

Itulah karenanya, kata Basuki, kalau memang dana itu benar-benar dialokasikan sebesar itu, lalu untuk apa saja pemakaiannya? ''Untuk pos anggaran bansos ini, fraksi kami memang belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, yakni tahun anggaran 2007. Pada tahun anggaran itu, diduga ada penyimpangan dalam penggunaan dana APBD,'' papar Basuki.

Menurut Basuki yang juga menyatakan tetap mengacu pada data yang ada, dana bansos APBD tahun 2007 lalu banyak dipakai untuk pos-pos lain di luar kepentingan bansos. Kalau dicermati, terang Basuki, nilai anggaran yang disimpangkan itu jumlahnya mencapai puluhan miliar bahkan ratusan miliar rupiah. ''Untuk itu, kita tidak ingin kasus seperti itu terulang pada anggaran APBD tahun 2008. Maka kita akan mempertanyakan pada gubernur,'' tegas Basuki. (afa/yto/republika.co.id)

Baca Selengkapnya “DPRD Jatim Menyoal Dana APBD untuk Pilgub”